Dahlan: 15 Tahun Lagi, Indonesia Bisa Jadi Negara Maju

Menteri Badan Usaha Milik Negara, Dahlan Iskan.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan, Indonesia mempunyai modal untuk menjadi negara maju. Tetapi, jika tak ada perubahan dalam berpikir, Indonesia akan sulit beranjak.

“Untuk bisa menjadi negara maju, jawabannya tergantung pada kebiasaan berpikir kita. Bagi yang biasa berpikir negatif dan pesimistis, jawabannya akan tidak bisa dan tidak mungkin bisa,” kata Dahlan saat memberikan orasi ilmiah pada Dies Natalies Universitas Udayana ke-50 di Jimbaran Bali, akhir pekan lalu.

Menurut Dahlan, bahkan akan muncul banyak pandangan pesimistis yang mencerminkan rasa rendah diri sebuah bangsa. Ada yang menganggap bahwa Indonesia tidak mungkin menjadi negara maju. Hal itu dibuktikan dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi, birokrasi yang begitu rumit, tingkat korupsi masih berat, apalagi dengan kondisi perpolitikan yang karut-marut.

“Tapi bagi yang berpikir positif dan optimistis, jawabannya bisa lain sama sekali. Indonesia pasti akan naik kelas menjadi negara maju,” tambahnya.

Bahkan, menurut Dahlan, Indonesia akan menjadi negara maju dalam waktu yang tidak lama lagi. Perkiraannya hanya butuh waktu sekitar 15 tahun lagi. “Bagaimana hitung-hitungannya? Apa dasarnya, apakah Indonesia punya modal menjadi negara maju? Jawabannya pasti ada,” katanya.

Menurutnya, saat ini Indonesia memiliki 240 juta penduduk. Dari jumlah itu, ada sekitar 136 juta orang yang berada pada tingkat ekonomi menengah. Dahlan menyebutnya sebagai masyarakat yang tidak miskin lagi.

Kelompok masyarakat tersebut dianggap sebagai masyarakat yang lebih menggunakan akal sehatnya, pikirannya, dan tingkat pendapatannya secara lebih baik lagi. Kelompok ini lebih banyak menggunakan otaknya untuk terus berpikir hari depan yang lebih panjang, bukan lagi menggunakan pikirannya untuk persoalan “besok pagi”.

“Ketika orang sudah lebih banyak menggunakan pikiran dan energinya untuk memikirkan masa depan, maka orang tersebut akan menghasilkan kemajuan. Ketika 136 juta orang sudah lebih banyak menggunakan pikirannya untuk kemajuan dirinya masing-masing, maka akan ada 136 juta orang yang akan maju. Ketika 136 juta orang kian maju secara bersama-sama, maka negara tempat 136 juta orang itu akan ikut maju,” jelasnya.

Menurut Dahlan, jumlah 136 juta orang itu nilainya bisa 7 kali jumlah penduduk Malaysia, bahkan 50 kali dari jumlah penduduk Singapura. Selain itu, modal dasar Indonesia menjadi negara maju adalah tingkat fundamental ekonomi Indonesia yang masih lebih baik dibanding negara-negara sekawasan, bahkan negara di dunia.

Perekonomian Indonesia tumbuh 6,5 persen, Indonesia masuk sebagai negara G-20. Tingkat inflasi terkendali dan suku bunga acuan yang masih lebih tinggi dianggap sebagai pemicu bahwa tingkat investasi di Indonesia masih dianggap lebih menarik dibanding di luar negeri. “Ekonomi Indonesia sudah nomor 15 terbesar di dunia. Kini sudah ada ekonom terkemuka dunia yang meramalkan bahwa Indonesia akan menjadi negara besar nomor 7 dunia. Itu modal kita menjadi negara maju,” katanya.

Iklan

BI: Kisruh Gadai Emas, BRI Syariah Langgar Unsur Kehati-hatian

Ilustrasi

Bank Indonesia sudah memanggil dua bank syariah terkait masalah gadai emas. Hasil pemeriksaan Bank Indonesia menunjukkan bank syariah itu tidak melanggar kontrak namun menabrak unsur kehati-hatian.

Salah satu bank yang menjadi pasien Bank Indonesia itu adalah BRI Syariah. Satu pasien Bank Indonesia lainnya belum diketahui. Direktur Eksekutif Perbankan Syariah Bank Indonesia Edy Setiadi masih enggan membeberkan identitasnya.

Dari pemeriksaan itu, Bank Indonesia menyatakan BRI Syariah ternyata tidak melanggar kontrak dengan Butet Kartaredjasa. Sekedar menyegarkan ingatan, masalah gadai emas mencuat setelah seniman Butet Kartaredjasa merasa dirugikan oleh BRI Syariah. Butet adalah nasabah BRI Syariah di Yogyakarta.

Pada Agustu 2011, Butet membeli emas di BRI Syariah sebanyak 4,83 kilogram dan 600 gram. Ia menyetor dana sebesar 10 persen dari total harga emas. Sisanya dibayarkan secara mencicil tiap empat bulan. Butet juga harus membayar biaya titip (ujroh) lantaran emasnya disimpan di brankas BRI Syariah hingga kontrak berakhir.

Masalah muncul ketika Butet tak lagi bisa membayar sisa angsurannya. Setelah berkomunikasi dengan BRI Syariah, Butet mengetahui kontraknya telah berakhir. BRI Syariah meminta Butet menebus emas tersebut. Namun, Butet enggan. Alhasil, pada 18 Agustus 2012, BRI Syariah menjual emas tersebut. Butet menuding pemutusan kontrak itu secara sepihak dan tidak memenuhi unsur syariah.

Edy menerangkan, kontrak gadai emas Butet itu telah jatuh tempo. Ketika itu, lanjutnya, Butet tidak bisa melunasi dan tidak membayar biaya penitipan. “Direksipun akhirnya memutuskan melakukan penghapusan piutang karena inikan sudah menggangu dan bisa masuk ke NPL,” ucapnya.

Namun, Bank Indonesia menyatakan, BRI Syariah melanggar unsur kehati-hatian. Pasalnya, pembelian emas yang dilakukan Butet dilakukan dengan cara qardh. Secara umum, qardh berarti jual beli atau pengalihan atas hak. Menurut Edy, Bank Indonesia sendiri belum membuat aturan dengan qardh.

Hasil pemeriksaan Bank Indonesia juga menunjukkan perlindungan terhadap konsumen Indonesia masih rendah. Karena itu, Edy mengaku siap memediasi perbankan dan nasabah yang bermasalah.

Atas temuan ini, Bank Indonesia siap menjatuhkan sanksi kepada perbankan syariah itu. Edy tidak secara tegas menyatakan sanksi bagi BRI Syariah tersebut. Namun, menurutnya, ada beberapa sanksi diantaranya tidak diperbolehkan membuka kantor dalam jangka waktur tertentu, dihentikan atau tidak dapat membuat produk baru ataupun sanksi fit and proper test.

Cuma Satu Senjata Telkomsel Atasi Kepailitan

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memutuskan bahwa PT Telkomsel berstatus pailitpada 14 September 2012 lalu. Lantas, apakah masih ada peluang bagi Telkomsel untuk menang saat banding?

Pada Jumat (21/9/2012), Telkomsel telah mengajukan kasasi ke pengadilan. Pihaknya siap beradu argumentasi dengan PT Prima Jaya Informatika selaku penggugat. Dalam memori kasasinya, Telkomsel menyertakan sejumlah alasan hukum mengapa dirinya tidak pantas dipailitkan oleh Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

Memang bila dilihat dari kesehatan keuangan, perseroan tidak mengalami masalah. Bahkan sangat jauh bila diberi status pailit. Namun, pengadilan ternyata tidak memandang perseroan dari kesehatan keuangannya. Tapi, pengadilan melihat apakah ada tindakan yang merugikan pihak lain atas kesepakatan yang telah dicapainya. Ternyata, pengadilan justru memenangkan pihak penggugat (PT Prima Jaya Informatika) dan Telkomsel terpaksa menerima status pailit.

“Hanya ada satu senjata bagi Telkomsel untuk memenangkan kasus tersebut. Telkomsel harus all out dalam kasasi nanti. Buktikan dengan alasan yang kuat sehingga pengadilan bisa mencabut status pailit itu,” kata pengamat telekomunikasi Heru Sutadi, Selasa (25/9/2012).

Menurut Heru, Undang-undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan dan Penundaan Kewajiban Pemegang Utang ini memang sudah kepalang tanggung. Aturan tersebut sebenarnya muncul saat masa krisis moneter pada 1998 lalu. Saat itu, banyak perusahaan yang tidak mampu membayar utang atas kondisi yang ada sehingga muncullah aturan itu.

Masalahnya, kata Heru, aturan tersebut tidak membedakan antara perusahaan yang mampu membayar atau tidak. Pengadilan berhak memutus pailit bagi perusahaan yang sehat sekalipun, bila terindikasi melakukan kesalahan.

“Nah, Telkomsel dianggap sama saja. Meski keuangannya sehat, labanya banyak, asetnya triliunan, kalau sudah diputus pailit, maka perusahaan pun harus patuh kepada hukum,” jelasnya.

Kendati demikian, Telkomsel tidak akan secara gampang memenangkan kasasi ini. PT Jaya Prima Informatika tentunya juga menyiapkan dalil-dalil pembenaran agar status pailit tetap terlekat di Telkomsel. Atau bisa saja Telkomsel akan melunak atas kasus tersebut. Sehingga memilih jalan damai di antara keduanya, sebelum memori kasasi masuk ke Mahkamah Agung.

“Masih ada peluang untuk berdamai, kalau Telkomsel mau. Ini khususnya bila Telkomsel tidak bisa menunjukkan bukti-bukti kuat kalau Telkomsel tidak bersalah,” jelasnya.

Caranya adalah sebelum memori kasasi masuk ke Mahkamah Agung, kedua pihak bisa bersepakat mengakhiri kasus. Intinya ada mediasi di antara kedua perusahaan. “Dampaknya, Telkomsel harus membayar sejumlah uang atas utang yang terjadi, yaitu Rp 5,26 miliar sesuai gugatan,” katanya.

Kendati demikian, kuasa hukum Telkomsel Ricardo Simanjuntak tentunya tidak akan tinggal diam. Dalam perjalanan karirnya, dia pernah menangani kasus serupa namun dengan perusahaan berbeda. Di kasus tersebut, dia berhasil memenangkan kasasi.

“Kami akan buktikan di kasasi nanti. Kami sudah siapkan bukti-bukti kuat bahwa klien tidak bersalah,” kata Ricardo.

Menurut Ricardo, Telkomsel tidak melakukan kesalahan karena Telkomsel tidak melanjutkan kontrak dengan PT Prima Jaya Informatika. Putusan kontrak tersebut karena PT Prima Jaya Informatika pada kontrak sebelumnya tidak berhasil memenuhi kewajiban penjualan sejumlah voucher isi ulang dan kartu perdana.

Sekadar catatan, Telkomsel menunjuk Prima Jaya mendistribusikan kartu prima voucher isi ulang dan kartu perdana pra bayar. Adapun jumlah voucher yang harus didistribusikan Prima Jaya mencapai 10 juta kartu perdana dan 120 juta lembar voucher isi ulang, yang terdiri dari voucher isi ulang seharga Rp 25.000 per lembar dan yang Rp 50.000 per lembar. Perjanjian itu dibuat sejak tanggal 1 Juni 2011 untuk jangka waktu dua tahun.

Kerja sama itu kandas di tengah jalan. Prima Jaya menuding Telkomsel menghentikan pendistribusian kartu prabayar tersebut sejak 21 Juni 2012 lalu. Padahal Prima Jaya sudah mengirimkan dua kali pemesanan supaya voucher tersebut dikirimkan. Alhasil, Prima Jaya merasa dirugikan. Nilainya mencapai Rp 5,3 miliar. Kerugian inilah yang kemudian diklaim sebagai utang.

Berdasarkan pendapat ahli, dan sesuai dengan Undang-Undang kepalitan, hakim menyatakan perjanjian yang tidak dipenuhi dan bisa dinilai dengan uang bisa dikategorikan sebagai utang. Unsur adanya utang yang dapat ditagih dan jatuh tempo pun terpenuhi.

“Ini ada keanehan dalam pemeriksaan ini, padahal harus seimbang, kita bisa buktikan bahwa kita benar. Ini suatu pelanggaran,” jelasnya.

Ricardo optimis bisa menyelesaikan kasus ini maksimal dua bulan ke depan. Paling cepat, kasus ini bisa selesai dalam 14 hari, khususnya bila PT Prima Jaya Informatika segera membalas memori kasasi yang telah diajukan.

Bila melebihi batas tersebut, Telkomsel terancam tidak bisa mengikuti lelang kanal 3G di frekuensi 2,1 MHz. Kanal ini diperuntukkan untuk menambah layanan Telkomsel semakin baik.

Bayangkan, dengan sekitar 140 juta pelanggan Telkomsel (baik kartu Halo, Simpati dan kartu AS), perusahaan hanya memiliki dua kanal 3G. Inilah yang menyebabkan layanan 3G Telkomsel sedikit terganggu karena harus berebut dengan sebanyak pelanggan tersebut.

Ini juga diperparah oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika yang telah menerbitkan Rancangan Peraturan Menteri bahwa perusahaan yang dinyatakan pailit tidak bisa mengikuti lelang.

Solusinya, tinggal tunggu saja dari kuasa hukum Telkomsel. Apakah bisa membuktikan bahwa pihaknya tidak layak dipailitkan. Atau membiarkan lelang kanal 3G yang seharusnya berlangsung Oktober ini bisa terus berjalan tanpa kehadiran Telkomsel.

Anggota Komisi XI DPR Maruarar Sirait ini pun berteriak untuk mendesak Kementerian BUMN segera membantu menuntaskan kasus tersebut. Menteri BUMN Dahlan Iskan pun sudah menyatakan kesiapannya untuk membantu Telkomsel. Semoga saat kasus membelit di tubuh Telkomsel ini tidak mengabaikan seluruh layanan bagi 140 juta pelanggannya.

Padahal, Telkomsel ini merupakan operator telekomunikasi terbesar di Indonesia dan hanya satu-satunya operator yang mayoritas masih dimiliki pemerintah. Jika kalah (dalam kasasi), siap saja citra buruk akan dicapkan ke pemerintah karena tidak berhasil menuntaskan masalah.

Ilustrasi

PT Lippo Karawaci Tbk membuka mal baru, Lippo Mal Kemang, senilai 250 juta dollar AS atau sekitar Rp 2,25 triliun di Kemang, Jakarta Selatan. Tempat parkir mal ini mampu menampung 3.325 kendaraan.

Luas lantai kotor mal ini mencapai 146.157 meter persegi dengan luas area yang disewakan 54.981 meter persegi.

Mal ini memiliki 185 penyewa (tenant), dengan empat penyewa utama (anchor tenants), yakni Debenhams, Hypermart, Ace Hardware, dan Cinema XXI. Selain itu, masih ada Best Denki (toko elektronik), Eatery (restoran), Fitness First, Time Zone (pusat mainan), Amazonia (pusat hiburan anak-anak), Kidz Station, Sports Station, Ikuze, Pull & Bear, New Look, Vivere, dan Stradivarius.

Lippo Mall Kemang terletak di kompleks Kemang Village seluas total 15 hektar, yang pada saat keseluruhan pembangunannya selesai akan memiliki hotel bintang lima, beberapa apartemen, rumah sakit, kantor, dan sekolah internasional.

Kemang merupakan daerah hunian bagi masyarakat kelas menengah atas di Jakarta Selatan, di mana banyak warga asing tinggal karena letaknya yang dekat dengan beberapa sekolah internasional dan pusat bisnis Jakarta.

Ketut Budi Wijaya, Presiden Direktur Lippo Karawaci, dalam siaran persnya, Rabu (26/9/2012), menyatakan, “Saya sangat gembira dengan dibukanya Mal di Kemang Village. Mal ini merupakan salah satu fasilitas utama di Kemang Village yang kami bangun untuk warga Kemang dan Jakarta Selatan, dan terutama untuk para warga Kemang Village. Divisi Lippo Malls LPKR telah bekerja dengan sangat giat untuk membangun mal-mal baru.”

Kisruh BUMI, Samin Tan dan Bakrie Pecah Kongsi?

Ilustrasi

Kantor berita Reuters melaporkan, satu kemungkinan skenario lagi bagi kemelut yang melanda Bumi Plc. Skenario itu adalah: Samin Tan akan pecah kongsi dengan Grup Bakrie.

Menurut setengah lusin sumber anonim Reuters yang mengetahui masalah ini, ketegangan antara Grup Bakrie dan Tan yang sama-sama memiliki saham di Bumi Plc makin terasa sejak Bumi Plc menyelidiki keanehan finansial di anak usahanya, PT Bumi Resources Tbk (BUMI).

Samin Tan merupakan pembeli 23,8 persen saham Bumi Plc senilai 1 miliar dollar AS. Sembilan bulan setelah pembelian itu, investasi Tan tinggal 140 juta dollar AS. Sebab, saham Bumi Plc anjlok 80 persen.

“Ia sangat marah pada Bakrie, seperti Anda juga akan marah jika Anda meminjam 1 miliar dollar AS untuk berinvestasi di sebuah perusahaan, dan menemukan bahwa Anda berada di dalam kekacauan,” kata seorang sumber.

Sumber lain di Jakarta membisikkan bahwa upaya mendamaikan Tan dan Bakrie ditempuh sejak Rabu malam. Namun, belum jelas apakah upaya itu bisa berhasil.

Reuters mengontak Bakrie dan Tan, tetapi keduanya tak merespons. Sumber-sumber di London dan Jakarta menolak diidentifikasi karena mengaku masalah ini sensitif atau mereka tak dalam tempatnya bicara pada media.

Sumber-sumber itu mengatakan, masih belum jelas bagaimana Bakrie dan Tan memecahkan sengketa mereka. Sumber-sumber di Jakarta mengatakan, kemungkinannya lebih pada negosiasi ketimbang mengambil jalur hukum.

Jika upaya mendamaikan hubungan keduanya gagal, mereka akan berjalan sendiri-sendiri, memecah kemitraan di Bumi Plc yang dimiliki melalui dua perusahaan patungan, kata dua orang sumber Reuters. Bakrie dan Tan masing-masing mengantongi separuh dari 47,6 persen saham di Bumi Plc.

“Akan ada pertarungan pahit sampai akhir,” ujar salah satu sumber.

Sumber itu mengatakan, Bakrie juga khawatir Tan akan bergabung dengan Nat Rothschild yang kini memiliki 12 persen saham Bumi Plc.

“Ini Rothschild yang akan menyerang kembali,” kata sumber kedua yang dekat dengan perusahaan. Namun, sumber-sumber di London menyangkal adanya keterlibatan dari Rothschild.

Sekadar menyegarkan ingatan, Rothschild yang juga rekan pendiri Bumi Plc pernah berseteru dengan keluarga Bakrie. Maret lalu, Tan dan Bakrie mencopot Rothschild dari posisi co-chairman setelah surat Rothschild yang meminta pembersihan radikal terhadap Bumi Plc bocor. Tan kemudian naik menjadi chairman Bumi Plc.

Prahara Bumi Resources

Merebaknya sengketa Bakrie dan Tan tak lain berakar pada angka-angka, kata sumber Reuters lagi. Perusahaan Tan, PT Borneo Lumbung Energi Tbk (BORN), tidak punya utang, sebelum tahun lalu meminjam dana 1 miliar dollar AS dari Standard Chartered untuk mengakuisisi saham Bumi Plc.

Tan kini berusaha menjual 20 persen saham BORN untuk mencari dana tunai.

Tetapi, sumber-sumber Reuters mengatakan bahwa friksi apa pun tak mungkin memaksa Bumi Plc mengakhiri hubungannya dengan Bumi Resources.

Spin off saat ini tidak dalam pertimbangan,” ujar sumber yang dekat dengan Bumi Plc.

Sebelumnya, muncul kabar bahwa Bumi Plc bakal menjual saham di Bumi Resources dan berfokus mengelola anak usahanya yang lain, yaitu PT Berau Coal Tbk (BRAU).

Di saat yang sama, berita penyelidikan keuangan BUMI tentu akan memotong akses Grup Bakrie mencari dana lewat pasar modal. Seorang bankir mengatakan, masalah ini akan memaksa Bakrie menjual aset-asetnya untuk memangkas level utangnya.

James Kallman, Managing Partner Mazars Indonesia, yang menjadi auditor Bumi Resources, menyatakan keyakinannya bahwa Bumi Resources telah mengungkapkan data yang benar.

“Tak ada keraguan lagi bahwa ada sejumlah aset berisiko. Kami harus membuka apa pun yang harus dibuka‚Ķ. Kami percaya itu sudah dilakukan,” ujarnya.

Saat ini Bumi Resources memiliki total utang senilai 3,95 miliar dollar AS. Sebesar 400 juta dollar AS akan jatuh tempo pada tahun 2013.

Listrik di Bandara Padam, Ini Komentar Dahlan Iskan

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan

Menteri BUMN Dahlan Iskan angkat bicara soal Bandara Soekarno-Hatta yang mengalami listrik padam kemarin. Pihaknya meminta agar PT Angkasa Pura II Persero melakukan restrukturisasi penerangan di bandara.

“Saya ingin nanti tidak ada lagi istilah mati lampu,” kata Dahlan saat ditemui selepas Rapat Pimpinan Kementerian BUMN di kantor Bank Tabungan Negara Jakarta, Selasa (25/9/2012).

Menurut Dahlan, penyebab listrik mati di Bandara Soekarno-Hatta kemarin bukan karena masalah dari PLN. Begitu juga bukan masalah listrik di bandara.

Namun, menurut Dahlan, listrik padam karena ada kampung yang terbakar di bawah transmisi listrik milik PLN. Kebetulan kampung tersebut berada di bawah saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) berdaya 150 KV sehingga memutuskan listrik di ruas Cengkareng-Duri Kosambi.

“Yang harus ditegur kan seharusnya penegak hukum di pemerintah daerah. Mengapa membolehkan bangunan-bangunan di bawah transmisi vital seperti itu,” jelasnya.

Agar kejadian tersebut tidak terulang, pihak PT Angkasa Pura II diminta untuk menyediakan cadangan tenaga listrik yang berasal dari tenaga surya (solar cell) sebanyak-banyaknya. Panel tenaga surya bisa dipasang di atas bandara sehingga saat listrik padam bisa menggunakan listrik dari cadangan hasil panel tenaga surya.

“Nantinya juga kami minta agar penerangan bandara tidak usah memakai listrik dari PLN,” katanya.

Dahlan Iskan Minta Maaf ke Merpati

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan hadir dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (25/9). Rapat antara lain membahas BUMN yang menerima dana penyertaan modal negara

Menteri BUMN Dahlan Iskan meminta maaf ke jajaran manajemen PT Merpati Nusantara Airline. Sebab, selama ini Dahlan merasa begitu keras dalam mengatur perusahaan penerbangan pelat merah itu.

“Saya minta maaf ke teman-teman Merpati, suatu saat kalau teman-teman di Merpati mau mati, ya mati saja,” kata Dahlan, saat memberikan sambutan dalam “Peringatan 50 Tahun Merpati” di Hotel Borobudur Jakarta, Rabu (26/9/2012) malam.

Namun, Dahlan mengingatkan bahwa pernyataannya itu bukan pernyataan marah, melainkan hanya sekadar menggertak manajemen bahwa pemerintah tidak menginginkan manajemen baru mengikuti jejak manajemen lama Merpati yang dinilainya “manja”. Manajemen lama Merpati, kata Dahlan, selalu mendapat kucuran dana Penyertaan Modal Negara (PMN) setiap tahun. Hal ini membuat manajemen terkesan manja dan mengakibatkan perusahaan terus merugi dan penuh utang.

“Tidak ada sejarahnya kalau dimanjakan, orang itu akan maju. Tapi dengan dikerasi seperti itu, Merpati ternyata kelihatan bergerak, menggeliat, bangkit, dan masa depannya lebih terang,” katanya.Sekadar catatan, mulai tahun ini Merpati Nusantara Airline tidak akan mendapat kucuran dana PMN kembali. Pemerintah menginginkan Merpati bisa sehat tanpa harus meminta bantuan dana dari negara. Dahlan berpesan agar Merpati bisa menyehatkan perusahaan dengan menambah rute perjalanan, efisiensi biaya, dan penataan manajemen internal yang lebih baik.